Profil
· Misi
· Latar Belakang
· Visi
· Struktur Organisasi
· Sumber Daya Manusia
· Sarana dan Prasarana
· Persyaratan
· Subsidi Silang
· Kedudukan Panti
· Tugas Pokok dan Fungsi
· Kebijakan dan Strategi
· Kegiatan Pelayanan
· Proses Pelayanan
· Kerjasama
· Landasan Hukum
· Persyaratan UMUM
· Sasaran Strategis
· Zona Wilayah Bebas Korupsi
Menu Utama
· Depan
· Akun Anda
· Arsip Berita
· Downloads
· Kirim Berita
· Kontak Kami
· Search
· Top 10
· Topics
· Web Links
Pencarian


Login
Nama Login

Password

Daftar
Lupa Password.
Pengaduan Masyarakat
Data & Informasi: INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PSTW BUDHI DHARMA BEKASI
Dipublikasi pada Rabu, 05 Oktober 2016 oleh mugie
UPT

 

LAPORAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM )
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDHI DHARMA BEKASI TAHUN 2015

 

KATA PENGANTAR

Pelayanan Publik ( Public Service ) oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat ( warga negara ) dari satu negara kesejahteraan ( welfare state ). Dengan demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan ( melayani ) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang digunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna pelayanan.

Atas pemikiran tersebut PSTW Budhi Dharma Bekasi selaku penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan sosial kepada lanjut usia melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) kepada lanjut usia selaku penerima pelayanan program-program panti. Melalui hasil survey ini diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial lanjut usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi dalam mewujudkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada kepada pemerintah khususnya PSTW Budhi Dharma di masa yang akan datang. Selanjutnya kami mohon kepada semua pihak agar dapat memberikan masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survey ini agar dapat memperbaiki kekurangan dan sebagai pedoman untuk memperbaiki kinerja pegawai.

Kami mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan semua pihak yang telah banyak membantu hingga tersusunnya laporan Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2015 ini. Akhirnya harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakt umum khususnya instansi terkait penyedia layanan dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah.

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( PROPENAS ), perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Selain itu, data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. IKM merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat (penerima manfaat) dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Pelayanan publik dewasa ini yang dilakukan oleh aparatur pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalaui media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah.
Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain karena belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap lembaga pelayanan publik karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar dan tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.
Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.
Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, pada akhir tahun 2015 ini Tim Survey dan Pengolah Data Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) PSTW Budhi Dharma Bekasi telah melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut terhadap pelayanan sosial lanjut usia selama periode tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan pelayanan publik dimaksud.

B. Dasar Hukum

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kep/26/M.PAN/2/2002 tentang Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

  9. UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

  10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial.

C. Pengertian Umum

      Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terdapat beberapa pengertian yang perlu dijelaskan, yaitu:

  1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan anatara harapan dan kebutuhannya.

  2. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

  3. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk BUMN/ BUMD dan BHMN.

  4. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-perundangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

  5. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja/ kantor pelayanan pada instansi pemerintah termasuk BUMN/ BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.

  6. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  7. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  8. Kepuasan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  9. Biaya pelayanan publik adalah segala biaya ( dengan nama atau sebutan apapun ) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja.

  11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan.

D.    Maksud dan Tujuan Kegiatan.

        Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :

  1. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja aparatur/ pegawai PSTW Budhi Dharma Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

  2. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dalam hal ini pemerima manfaat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  3. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  4. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari PSTW Budhi Dharma Bekasi sebagai salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik.

  5. Untuk mengetahui kinerja aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh PSTW Budhi Dharma Bekasi.

  6. Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu ditindaklanjuti pada waktu yang akan datang, dan memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

  7. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan PSTW Budhi Dharma Bekasi.

  8. Untuk mengetahui dan memperbaiki segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh PSTW Budhi Dharma Bekasi dalam upaya memberikan pemenuhan kebutuhan bagi penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 

E.    Manfaat

       Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan karena :

  1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

  2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan yang diberikan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

  4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.

  5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat.

  6. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan kebijakan pada masa yang akan datang.

  7. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

  8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan di PSTW Budhi Dharma Bekasi.

  9. Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di PSTW Budhi Dharma Bekasi.

F.    Hasil yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh PSTW Budhi Dharma Bekasi melalui Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ), atribut layanan yang dianggap penting oleh penerima manfaat serta saran-saran penerima manfaat untuk perbaikan pelayanan selanjutnya.
 



BAB II
METODOLOGI PENELITIAN

A.    Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dilaksanakan oleh PSTW Budhi Dharma Bekasi yang berlangsung pada November 2015 dengan mengedarkan  kuesioner kepada Penerima Manfaat ( PM ) yang terdiri dari Program Home Care 149 PM, Program Reguler 100 PM, dan Program Day Care 84 PM dengan total kuesioner sebanyak  333 ( tiga ratus tiga puluh tiga ) kuesioner kepada responden yang menjadi penerima manfaat.
 

B.    Tahapan Kegiatan Suvey

        Tahapan survey dilakukan sebagai berikut :

1.    Persiapan

Aktifitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah :

a.    Pembahasan Kuesioner, dilakukan oleh kepala PSTW Budhi Dharma Bekasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial, Fungsional Pekerja Sosial, Fungsional Penyuluh Sosial dan Pengadministrasi.

b.    Kick-Off Meeting  antara Kepala PSTW Budhi Dharma Bekasi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial, Fungsional Pekerja Sosial dan Fungsional Penyuluh Sosial untuk menyusun jadwal pengumpulan data.

c.    Briefing dan Role Play kepada para interviewer ( petugas lapangan ) untuk memastikan bahwa mereka paham dengan maksud kuesioner dan mengerti cara-cara pengumpulan data yang efektif.

1)    Penyiapan Bahan

a)    Kuesioner

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) digunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan  tujuan survey terhadap tingkat kepuasan  masyarakat.

b)    Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3  ( tiga ) bagian, yaitu:
Bagian I, meliputi Identitas Pencacah, berisi data pencacah ( apabila kuesioner diisi oleh masyarakat/ penerima manfaat, bagian ini tidak diisi ).
Bagian  II, meliputi identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk menganilis profil responden dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi pemerintah.
Bagian III, meliputi mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

c)    Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban dari pertanyaan setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik  sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3 dan sangat baik diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila :

(1)    Diberi nilai 1 ( tidak mudah ) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/ tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.

(2)    Diberi nilai 2 ( kurang mudah )  apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.

(3)    Diberi nilai 3 ( mudah ) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan .

(4)    Diberi nilai 4 ( sangat mudah ) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

2)    Kriteria  Responden
Kriteria Responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para penerima pelayanan PSTW Budhi Dahram Bekasi ( Unit Pelaksana Teknis Kemeterian Sosial RI ) sebagai orang yang sedang atau pernah mendapatkan pelayanan pada program-program yang disediakan oleh PSTW Budhi Dharma Bekasi.

3)    Metode pemilihan Responden
Responden dipilih secara simple random sampling  dari semua penerima manfaat yang mampu berkomunikasi.

2.    Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka ( face to face interview ) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan back-checking kepada 20% responden dan proses validasi kuesioner.
Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat PSTW Budhi Dharma Bekasi, dengan jumlah responden adalah 333 ( tiga ratus tiga puluh tiga ) orang yang terdiri dari 100 orang penerima manfaat program reguler, 149 penerima manfaat program home care, dan 84 penerima manfaat program day care services. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada akhir bulan Desember tahun 2015 untuk mengevaluasi pelayanan sosial lanjut usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi tahun 2015.

3.    Pengolahan dan Analisis Data
Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, sehingga terstandarisasi secara nasional. Selain itu, survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini juga dapat dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/ lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survey dapat lebih bermanfaat.

4.    Penyusunan Laporan
Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting yang menyajikan informasi tentang perkembangan hasil olahan dan analisis data Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat dijadikan bahan dasar untuk meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap lanjut usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi, serta untuk bahan kebijakan selanjutnya.
 

BAB III
GAMBARAN UMUM PSTW BUDHI DHARMA BEKASI

A.    Gambaran Umum.

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi merupakan panti sosial yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. Maksud didirikannya PSTW Budhi Dharma ini adalah untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia melalui program yang ada dan agar dapat merespon berbagai permasalahan-permasalahan sosial lanjut usia yang semakin kompleks baik lanjut usia yang berasal dari keluarga mampu, maupun dari keluarga yang tidak mampu.

Tujuan didirikannya PSTW Budhi Dharma Bekasi adalah:

1.    Membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan lanjut usia baik secara fisik, mental maupun sosialnya.
2.    Membantu lanjut usia agar dapat berfungsi sosial secara wajar.
3.    Agar lanjut usia dapat saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 106/HUK/2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial, Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.    Tugas Pokok

Memberikan bimbingan, pelayanan yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk  bimbingan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat serta pengkajian dan penyiapan standar pelayanan dan rujukan.

2.    Fungsi

  • Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan laporan.
  • Pelaksanaan registrasi, observasi, identifikasi, diagnosis sosial dan pemberian pelayanan.
  • Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi yang meliputi bimbingan mental, sosial, fisik dan keterampilan.
  • Pelaksanaan resosialisasi, penyaluran dan  bimbingan lanjut.
  • Pelaksanaan pemberian perlindungan sosial, advokasi sosial, informasi dan rujukan.
  • Pelaksanaan pusat model pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
  • Pelaksanaan urusan tata usaha.

Dengan demikian memperhatikan tugas dan fungsinya Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi memberikan “ Pelayanan, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia ”.

B.    Struktur Organisasi

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi sebagai salah satu Unit Kerja Eselon III dilingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, struktur organisasinya berdasarkan  Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial terdiri dari tiga unit kerja eselon IV dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Organisasi Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi
 

 

1.    Sub Bagian Tata Usaha

Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah melakukan penyiapan penyusunan rencana anggaran, urusan surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta kehumasan.

Tugas di atas dijabarkan dalam uraian tugas berikut:

  1. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
  2. Membagi tugas/ kegiatan kepada staf.
  3. Melakukan konsultasi kegiatan kepada kepala panti dakoordinasi dengan pejabat struktural serta fungsional.
  4. Melakukan persiapan bahan rencana anggaran kegiatan tahunan.
  5. Melakukan urusan surat menyurat.
  6. Mendistribusikan dan menindaklanjuti surat.
  7. Menyiapkan bahan laporan kegiatan panti.
  8. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran.
  9. Menghimpun dan merekap SKP, DUK dan daftar hadir pegawai.
  10. Menyiapkan urusan cuti, KARIS/KARSU, ASKES dan TASPEN.
  11. Menyiapkan usulan diklat pegawai dan kenaikan pangkat serta kenaikan gaji berkala.
  12. Menyiapkan bahan mutasi, promosi dan pembinaan pegawai.
  13. Menyiapkan urusan gaji dan honor pegawai.
  14. Menyiapkan analisa kebutuhan sarana dan prasarana panti.
  15. Menyiapkan laporan realisasi keuangan.
  16. Membuat LAKIP.
  17. Melakukan pembahasan dan penyusunan anggaran.
  18. Mengkoordinasikan kepanitiaan pengadaan sarana dan prasarana panti dengan pejabat struktural dan fungsional.
  19. Melakukan Unit Akutansi Wilatah ( UAW ) dan Sistem Akutansi Instansi ( SAI ), Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Barang Milik Negara ( SIMAK BMN dan Barang Persediaan ).
  20. Menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan penerangan lingkungan panti.
  21. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan anggaran dan laporan kegiatan panti.
  22. Menyiapkan bahan kehumasan.
  23. Menyiapkan bahan dokumentasi pameran.
  24. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ketatausahaan panti.
  25. Melakukan tugas lain dari kepala panti sesuai peraturan yang berlaku.
     

2.    Seksi Program dan Advokasi Sosial.

Tugas Seksi Program dan Advokasi Sosial adalah melakukan penyusunan rencana program pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian informasi, advokasi sosial dan kerjasama, penyiapan bahan standar pelayanan, pemantauan serta evaluasi pelaporan.

Tugas di atas dijabarkan dalam uraian tugas berikut:

  1. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
  2. Membagi tugas/ kegiatan kepada staf.
  3. Melakukan konsultasi kegiatan kepada pimpinan dan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional.
  4. Melakukan penjangkauan awal klien, seleksi, penerimaan serta penjelasan program kepada calon klien.
  5. Memberikan informasi dan sosialisasi program pelayanan rehabilitasi sosial.
  6. Memberikan bantuan perlindungan/pendampingan dan advokasi sosial.
  7. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat luas.
  8. Menyiapkan pengkajian program pelayanan, penyiapan standarisasi pengembangan program pelayanan rehabilitasi sosial.
  9. Menyiapkan bahan panduan operasional panti.
  10. Menyiapkan bahan panduan petugas pelayanan klien.
  11. Melakukan program persatuan orangtua klien.
  12. Melakukan pendistribusian informasi ketentuan/peraturan/tata tertib setiap unit pelayanan dan klien yang wajib dipatuhi.
  13. Melakukan penghimpunan dan pengolahan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan laporan.
  14. Melakukan penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan.
  15. Melakukan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi program pelayanan sebagai bahan penyusunan laporan.
  16. Melakukan monitoring dan evaluasi program pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial.
  17. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam rangka penyusunan laporan kegiatan panti.
  18. Melakukan tugas lain dari atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.
     

3.    Seksi Rehabilitasi Sosial

Tugas Seksi Rehabilitasi Sosial adalah melakukan observasi, identifikasi, registrasi, pemeliharaan jasmani dan penetapan diagnosa, perawatan,bimbingan, pengetahuan dasar pendidikan, mental, sosial, fisik, keterampilan, penyaluran dan bimbingan lanjut.

Tugas di atas dijabarkan dalam uraian tugas berikut:

  1. Mempelajari, memahami peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya.
  2. Membagi tugas/ kegiatan kepada staf.
  3. Melakukan konsultasi dengan pimpinan panti dan koordinasi dengan pejabat struktural serta fungsional.
  4. Melakukan registrasi dan penyimpanan file klien.
  5. Melakukan assesmen untuk pengungkapan dan pemahaman  masalah klien.
  6. Melakukan observasi lanjutan dan penetapan diagnosa klien.
  7. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan fisik, perawatan kesehatan, mental, sosial dan keterampilan.
  8. Melaksanakan pengasuhan dan perawatan.
  9. Melakukan pemeliharaan jasmani yang meliputi sandang, pangan, alat bantu, dan kesehatan klien.
  10. Melakukan bimbingan mental, sosial dan fisik.
  11. Melakukan bimbingan pengetahuan dasar dan keterampilan kerja serta kewirausahaan.
  12. Melakukan praktek belajar kerja/magang.
  13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial.
  14. Melakukan penempatan klien pada program.
  15. Melakukan pendekatan kepada masyarakat, dunia usaha dan instansi terkait dalam rangka resosialisasi.
  16. Menyiapkan bahan rujukan sesuai masalah.
  17. Melakukan kunjungan dan konsultasi keluarga.
  18. Melakukan penyelenggaraan pengasramaan.
  19. Melakukan penyiapan kegiatan UEP, KUBE dan wirausaha.
  20. Memberikan bimbingan lanjut.
  21. Melakukan koordinasi dengan pejabat struktural dan fungsional dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.
  22. Melakukan tugas lain dari atasan/ pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

C.    Sumber Daya Manusia

Panti Sosial Tresna Werdha Budhi Dharma Bekasi dalam memberikan pelayanan kepada lanjut usia didukung oleh 46 orang Pegawai Negeri Sipil dan 15 orang tenaga honor. Dilihat dari status kepegawaian dan tenaga pelayanan yang tersedia, sumber daya manusia PSTW Budhi Dharma Bekasi terdiri dari:

1.    Status kepegawaian

a.    Pegawai Negeri Sipil

1)    Pejabat struktural

  • Kepala Panti
  • Kepala Subbagian Tata Usaha
  • Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial
  • Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial

2)    Kelompok jabatan fungsional

  • Pekerja Sosial
  • Dokter
  • Perencana
  • Arsiparis
  • Penyuluh Sosial

3)    Staf umum/ fungsional umum

  • Subbagian Tata Usaha
  • Seksi Program dan Advokasi Sosial
  • Seksi Rehabilitasi Sosial


b.    Pegawai Honorer

  • Tenaga kebersihan
  • Tenaga maintenance
  • Satpam panti
  • Juru masak

2.    Tenaga pelayanan yang tersedia

  • Pekerja sosial tingkat ahli
  • Pekerja sosial terampil
  • Psikolog
  • Dokter umum
  • Perawat
  • Rohaniawan
  • Fisioterapis
  • Pramu werdha
  • Juru masak
  • Tukang cuci
  • Tukang kebun
  • Supir
  • Tenaga kebersihan
  • Instruktur musik
  • Instruktur senam
  • Satpam
  • Administrator perkantoran
     

3.    Keadaan pegawai personil organik

       Berikut ini rekapitulasi PNS PSTW Budhi Dharma Bekasi berdasarkan penyeberan di tiap bagian/ seksi tahun 2014


 

Pegawai Negeri Sipil PSTW Budhi Dharma Bekasi lebih banyak berjenis kelamin perempuan berjumlah 31 orang ( 67,39% ) dari seluruh pegawai yang ada yang berjumlah 46 orang.

Tabel 2 menunjukkan PNS PSTW Budhi Dharma Bekasi mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 40 orang atau sekitar 86,96% dari seluruh jumlah pegawai. Selebihnya sebanyak 6 orang atau sekitar 13,04% beragama Kristen.

 

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa PSTW Budhi Dharma Bekasi dipimpin oleh seorang kepala panti dan 3 orang pejabat struktural. Sedangkan Fungsional Pekerja Sosial 16 orang, Fungsional Dokter 1 orang, Fungsional Perawat 2 orang, Fungsional Fisioterapis 1 orang,  Fungsional Arsiparis 1 orang, Fungsional Penyuluh Sosial 1 orang, Fungsional Perencana 1 orang dan Fungsional Umum sebanyak 19 orang.

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai PSTW Budhi Dharma Bekasi berada di pangkat dan golongan III yaitu sebanyak 28 orang atau sekitar 60,87%. Pegawai yang mempunyai pangkat dan golongan II sebanyak 13 orang ( 28,26% ), PNS yang mempunyai pangkat dan golongan I sebanyak 3 orang ( 6,52% ), dan golongan IV sebanyak 2 orang ( 4,35% ).

Dari tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan sebagian besar pegawai PSTW Budhi Dharma Bekasi adalah SMU yaitu 15 orang ( 32,61% ), sedangkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1 berjumlah 13 orang ( 28,26% ). Untuk pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 5 orang ( 10,87% ).

D.    Sarana dan Prasarana

Dalam pemberian pelayanan terhadap lanjut usia di PSTW Budhi Dharma, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa gedung untuk pengasramaan lanjut usia ( Wisma ), Kendaraan operasional panti, Poliklinik, Aula, Ruang Keterampilan, Perpustakaan, Ruang Kantor, Tempat Ibadah, lapangan olah raga dan lain-lainnya. Semua sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang kegiatan pelayanan lanjut usia di PSTW Budhi Dharma Bekasi.

E.    Program dan Prosedur Pelayanan

1.    Program Pelayanan

a.    Program Reguler

Program reguler adalah program pokok Kementerian Sosial RI, dimana program ini menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia yang berasal dari keluarga tidak mampu tanpa dipungut biaya dan para lanjut usia ditampung di dalam asrama.

b.    Program Harian Lanjut Usia ( PHLU )

Program ini ditujukan pada lanjut usia dalam jangka waktu tertentu/ terbatas dalam arti tidak menginap atau hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang diminati. Program pelayanan ini dimaksudkan dapat membantu keluarga/ masyarakat yang karena sesuatu hal tidak dapat memberi perawatan dan pelayanan kepada lanjut usia dalam kurun waktu tertentu, terutama pada siang hari sehingga dengan adanya program pelayanan ini lanjut usia tidak mengalami ketelantaran, bahkan sebaliknya mereka dapat berinteraksi dengan lanjut usia lain dan dapat menyalurkan hobi serta kemampuannya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang ada. Adapun biaya yang dipungut ditentukan berdasarkan kegiatan yang diikuti, dan berdasarkan kesepakatan antar lembaga dengan para lanjut usia/keluarga.

c.    Program Home Care

Pelayanan Pendampingan dan perawatan lanjut usia di rumah sangat tepat untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia yang masih berpegang budaya timur, sebagai wujud perhatian terhadap  lanjut usia dengan mengutamakan peran masyarakat berbasis keluarga. Pelayanan lanjut usia di rumah ( Home Care ) sangat membantu lanjut usia yang mempunyai hambatan fisik, mental dan sosial, termasuk memberikan dukungan dan pelayanan untuk hidup mandiri, sehingga mengurangi beban baik dari anggota keluarga, teman, kerabat maupun tetangga yang membantu memenuhi kebutuhan lanjut usia. Selain itu program home care sangat diperlukan dalam mendayagunakan berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan lanjut usia secara utuh. Dalam hal ini program home care diharapkan dapat membantu lanjut usia mendapatkan kenyamanan dan rasa aman serta diakui keberadaannya.

d.    Program Trauma Center

Program trauma center merupakan suatu pelayanan sosial yang memberikan perlindungan sosial kepada lanjut usia yang mengalami trauma, baik yang disebabkan oleh keluarga, pihak lain atau karena disebabkan oleh bencana. Dan selanjutnya dapat tinggal di panti untuk penanganan permasalahannya.

2.    Prosedur/ Proses Pelayanan

Proses pelayanan dapat dilihat pada skema di bawah ini :


 

 

BAB IV
HASIL PENGUKURAN

Dari keseluruhan kuesioner ( 333 kuesioner ) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut, dengan diperoleh hasil sebagai berikut :

1.    Hasil Pengukuran Berdasarkan 14 Unsur Pelayanan

Berdasarkan Keputusan Menpan KEP/25/M.PAN/2/2004 memuat 14 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

  • Prosedur Pelayanan
  • Persyaratan Pelayanan
  • Kejelasan Petugas Pelayanan
  • Kedisiplinan Petugas Pelayanan
  • Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
  • Kemampuan Petugas Pelayanan
  • Kecepatan Pelayanan
  • Keadilan Mendapatkan Pelayanan
  • Kesopanan dan Keramahan Petugas
  • Kewajaran Biaya Pelayanan ( disesuaikan dengan keadaan di lapangan )
  • Kepastian Biaya Pelayanan ( diseseuaikan dengan keadaan di lapangan )
  • Kepastian Jadwal Pelayanan
  • Kenyamanan Lingkungan
  • Keamanan Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan di PSTW Budhi Dharma Bekasi diperoleh hasil nilai rata-rata IKM sebesar :


 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata – rata IKM sebesar 3,28  yang apabila dikonversi hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) : 81,87. Dengan angka Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,87 maka kinerja PSTW Budhi Dharma Bekasi ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori “ SANGAT BAIK ”, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :


 

Nilai rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat penerima manfaat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval IKM 3,26 – 4 atau SANGAT BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan.
Dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa pada program reguler, unsur yang memiliki Nilai rata-rata ( NRR ) tertinggi adalah unsur tanggung jawab petugas pelayanan dan unsur kepastian bimbingan yang diterima ( rata-rata 3,44 , sedangkan unsur dengan nilai rata-rata ( NR R) terendah adalah unsur kecepatan pelayanan ( rata-rata 3,31 ). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari tanggung jawab petugas pelayanan dan kepastian bimbingan yang diterima, sedangkan pada kecepatan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Pada program Day Care,  dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai rata-rata ( NRR ) tertinggi adalah unsur keamanan pelayanan ( rata-rata 3,29 ), sedangkan unsur dengan nilai rata-rata ( NRR ) terendah adalah unsur kecepatan pelayanan ( rata-rata 3,14 ). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari keamanan pelayanan, sedangkan pada kecepatan pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Sedangkan pada program Home Care, dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai rata-rata ( NRR ) tertinggi adalah unsur kesopanan dan keramahan petugas serta unsur pemenuhan kebutuhan sehari-hari ( rata-rata 3,34 ), sedangkan unsur dengan nilai rata-rata ( NRR ) terendah adalah unsur prosedur pelayanan dan kepastian bimbingan yang diterima ( rata-rata 3,18 ).

BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.    Kesimpulan

  1. Secara umum kualitas pelayanan di PSTW Budhi Dharma Bekasi dipersepsikan Sangat Baik oleh penerima manfaat. Hal ini terlihat dari indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 – 100,00. Nilai IKM yang diperoleh pada 14 unsur pelayanan yaitu : 81,87.
  2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Kemanan Pelayanan ( 3,34/ IKM 83,45 ) serta Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari (3,34/ IKM 83,44), dan paling rendah nilainya adalah unsur Kecepatan Pelayanan  ( rata-rata 3,23/ IKM 79,74 ).
  3. Dari 14 unsur pelayanan semua unsur masuk kategori sangat baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan kembali.


Nilai Rata-rata semua unsur dari ketiga program yang ada ( reguler, day care, dan home care ) sudah lebih dari 3,00 ( rata-rata 3,29 ) hal ini menggambarkan bahwa penilaian penerima manfaat terhadap unsur pelayanan di PSTW Budhi Dharma Bekasi pada umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Akan tetapi unsur-unsur tersebut masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya.
    Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 14 ( empat belas ) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mutu pelayanan A  ( Sangat Baik ).
    Dalam rangka proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-14 unsur pelayanan yang masuk kategori sangat baik itu harus dipertahankan dan ditinggalkan kembali. Empat belas ( 14 ) unsur yang harus dipertahankan dan ditingkatkan di PSTW Budhi Dharma Bekasi yaitu:
a.    Prosedur pelayanan ( NRR 3,26 )
b.    Persyaratan pelayanan ( NRR 3,28 )
c.    Kejelasan petugas pelayanan ( NRR 3,28 )
d.    Kedisiplinan petugas pelayanan ( NRR 3,27 )
e.    Tanggung jawab petugas pelayanan ( NRR 3,30 )
f.    Kemampuan petugas pelayanan ( NRR 3,29 )
g.    Kecepatan pelayanan ( NRR 3,23 )
h.    Keadilan mendapat pelayanan ( NRR 3,28 )
i.    Kesopanan dan keramahan petugas ( NRR 3,32 )
j.    Pemenuhan kebutuhan sehari-hari ( NRR 3,34 )
k.    Kepastian bimbingan yang diterima ( NRR 3,30 )
l.    Kepastian jadwal pelayanan ( NRR 3,31 )
m.    Kenyamanan lingkungan ( NRR (3,33 )
n.    Keamanan lingkungan ( NRR 3,34 )

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} B.    Rekomendasi

  1. Perlu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada secara konsisten terutama mempertahankan kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan, kejelasan petugas pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, dan kemampuan petugas pelayanan.
  2. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan, agar tingkat kepuasan masyarakat di PSTW Budhi Dharma Bekasi ke depannya lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan penerima manfaat.
  3. Mempertahankan dan meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi unternal mengenai sikap layanan serta disiplin kerja.
  4. Mempertahankan dan meningkatkan kesopanan dan keramahan petugas pelayanan kepada penerima manfaat. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah memberikan pembinaan kepada pegawai tentang pentingntya pribadi yang ramah dan sopan dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di PSTW Budhi Dharma Bekasi.
  5. Meningkatkan kecepatan pelayanan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
  6. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan misal dalam bentuk insentif khusus ( Reward and Punishment ).
  7. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey dilakukan secara periodik ( 3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali ) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat/ penerima manfaat terhadap pelayanan sosial di PSTW Budhi Dharma.

 

Lampiran Reguler
Lampiran Day Care Services
Lampiran Home Care

 
Link Terkait
· UPT
· Lebih Banyak Tentang UPT
· Berita oleh mugie


Berita terpopuler tentang UPT:
Sekilas Tentang PSTW 'Budhi Dharma' Bekasi

Nilai Berita
Rata-rata: 0
Pemilih: 0

Beri nilai berita ini:

Luar Biasa
Sangat Bagus
Bagus
Biasa
Jelek

Opsi

 Versi Cetak Versi Cetak

"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PSTW BUDHI DHARMA BEKASI" | Login / Daftar | 0 komentar
Isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengirimnya.

Anda tidak dibolehkan mengirim komentar, silakan daftar di sini
 
 
Provided By Free PHPNUKEThemes | Freethemes4all.com. PHPNuke Theme Design By Ethaidesign.com